Di Balik Kertas Hukum: Realita Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Indonesia

GRB Project – Indonesia masih menghadapi tantangan berat dalam mewujudkan keadilan gender meski telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Data terbaru dari World Economic Forum dalam Global Gender Gap Report 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 87 dari 146 negara, dengan skor 0,697. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa celah kesetaraan gender justru melebar di tengah upaya reformasi hukum yang digaungkan pemerintah.

Framing Hukum Nasional terhadap Isu Gender

Indonesia sebenarnya memiliki payung hukum yang cukup komprehensif, dimulai dari amanat konstitusial UUD 1945 hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan yang terbaru, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pembentukan UU TPKS pada 2022 menjadi tonggak sejarah setelah perjalanan panjang selama 10 tahun yang terjebak di meja legislatif. Namun, keberadaan regulasi ini sering kali hanya menjadi ‘kemenangan di atas kertas’ tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Masalah utama terletak pada fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara hukum nasional memberikan perlindungan substansial, turunan regulasi di tingkat daerah sering kali tumpul atau bahkan bertentangan dengan semangat keadilan. Kondisi ini menciptakan situasi paradoks, di mana seorang perempuan bisa mendapatkan perlindungan hukum secara teoretis, tetapi menemui jalan buntu saat berhadapan dengan praktik birokrasi yang bias gender.

Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Indonesia

Setelah melakukan pemetaan terhadap 10 Peraturan Daerah di berbagai provinsi selama kuartal terakhir 2023, kami menemukan fakta yang menggelisahkan. Banyak Perda yang mengatur kesejahteraan sosial justru mengandung pasal pasif yang memperkuat stereotip peran gender domestik. Contohnya, pada alokasi dana bantuan sosial yang mensyaratkan rekomendasi dari kepala keluarga (laki-laki), secara tidak langsung melumpuhkan otonomi ekonomi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Hambatan Budaya dan Struktural

Studi kasus di daerah pedesaan menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan kesetaraan gender Indonesia sering kali tersumbat oleh interpretasi budaya lokal. Tokoh adat atau agama setempat kerap menganggap isu gender sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Akibatnya, petugas penyuluh lapangan kesulitan menerjemahkan kebijakan abstrak menjadi tindakan perlindungan konkret bagi korban kekerasan atau diskriminasi.

Kesenjangan Anggaran Perlindungan

Bukan hanya masalah niat, tetapi juga anggaran. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk program Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah rata-rata masih di bawah 1% dari total APBD. Tanpa dukungan finansial yang memadai, unit pelayanan terpadu seperti P2TP2A hanya berjalan seadanya, bergantung pada donasi atau sukarelawan, sehingga kapasitas mereka dalam menangani kasus kompleks sangat terbatas.

Baca Juga: Kebijakan pro kesetaraan gender Indonesia: maju di luar negeri mundur di dalam

Analisis Mendalam: Paradoks Perlindungan HAM

Yang jarang dibahas dalam diskursus publik adalah bagaimana hukum pidana sering kali dijadikan alat legitimasi moralitas ketimbang alat perlindungan hak asasi. Kita melihat tren kriminalisasi terhadap kelompok rentan, seperti perempuan yang bekerja di sektor informal atau komunitas marginal, di bawah dalih ketertiban umum. Ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang seharusnya berfungsi sebagai perisai bagi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan gender sangat lemah. Tidak ada sanksi tegas bagi daerah yang gagal menerapkan PUG atau dinas yang mengabaikan kasus kekerasan seksual. Akibatnya, kepatuhan terhadap regulasi bergantung pada ‘good will’ pejabat daerah masing-masing, yang tentu saja sangat variatif dan tidak bisa diandalkan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Kebijakan Publik dalam Mendorong Kesetaraan Gender: Peluang dan Tantangan

Strategi Advokasi Berbasis Data

Untuk memperbaiki kondisi ini, pendekatan normatif saja tidak cukup. Aktivis dan pegiat HAM perlu beralih ke strategi advokasi berbasis data yang keras dan dapat diverifikasi.

Audit Regulasi Diskriminatif

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi seluruh Perda dan kebijakan gubernur/bupati yang berpotensi diskriminatif. Jika kamu menemukan aturan yang membatasi hak properti perempuan atau mempersulit akses layanan kesehatan reproduksi, dokumen tersebut harus segera didaftarkan untuk judicial review ke Mahkamah Agung. Contoh sukses adalah pembatalan Perda yang mewajibkan busana Muslim bagi siswi perempuan yang melanggar hak pendidikan.

Penguatan Lembaga Pengawas

Skenario konkret lainnya adalah mendesak pembentukan satgas tugas khusus di tingkat provinsi yang terdiri dari unsur akademisi, aktivis, dan birokrat independen. Satgas ini harus memiliki kewenangan untuk memveto anggaran daerah yang tidak ramah gender. Misalnya, jika sebuah daerah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan fisik tetapi nol persen untuk pusat krisis perempuan, satgas berhak merekomendasikan penahanan pencairan dana tersebut hingga ada perbaikan skala prioritas.

Baca Juga: Masyarakat dan Persoalan Gender

FAQ: Pertanyaan Seputar Kebijakan Kesetaraan Gender Indonesia

Apa perbedaan utama UU TPKS dengan UU PKDRT?

UU PKDRT fokus pada kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan UU TPKS cakupannya lebih luas mencakup 9 jenis kekerasan seksual, termasuk kekerasan non-fisik seperti pemaksaan kontrasepsi dan eksploitasi seksual di ruang publik maupun digital.

Bagaimana cara warga mengadukan Perda yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan?

Warga dapat mengajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia atau Komnas Perempuan untuk melakukan mediasi, atau melalui mekanisme Judicial Review jika perda tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Apakah kebijakan kesetaraan gender Indonesia hanya menguntungkan perempuan?

Tidak, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender. Laki-laki juga mendapatkan manfaat, seperti perlindungan dari stereotip peran yang menyebabkan beban ekonomi yang tidak adil atau keterlibatan wajib dalam konflik bersenjata.

Memperjuangkan hak asasi manusia melalui lensa gender bukanlah sekadar agenda moralitas semata, melainkan prasyarat bagi kemajuan bangsa. Tanpa sinergi yang kuat antara kewenangan hukum dan keberanian politik untuk menegakkan sanksi, seluruh dokumen peraturan yang ada hanyalah sekumpulan janji kosong.