GRB Project – Menteri P2MI menegaskan bahwa 110 WNI yang menjadi korban scam di Kamboja harus segera dipulangkan ke tanah air. Mereka terjebak dalam skema penipuan yang menjanjikan pekerjaan namun berakhir dengan kerugian finansial dan kondisi yang sulit. Pemerintah memandang penting untuk memulangkan korban agar masalah yang lebih besar tidak muncul di kemudian hari. Menteri P2MI juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan pihak berwenang di Kamboja untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman dan lancar. Selain itu, pemerintah menyiapkan pendampingan psikologis dan bantuan administratif agar para korban bisa kembali menata hidupnya. Penegasan ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warganya yang berada di luar negeri dan menghadapi situasi rentan.
“Baca Juga : Pelatihan Keterampilan Warga: Menjahit, Memasak, Hidroponik”
Menteri P2MI menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk membawa pulang 110 WNI korban scam dari Kamboja. Petugas lapangan bekerja sama dengan kedutaan besar Indonesia di Kamboja untuk memproses dokumen perjalanan dan koordinasi transportasi. Menteri P2MI menekankan pentingnya memastikan keamanan korban selama perjalanan kembali ke Indonesia. Pemerintah juga melakukan komunikasi intensif dengan keluarga korban agar mereka mengetahui perkembangan situasi. Para korban akan menerima pendampingan penuh mulai dari keberangkatan hingga tiba di tanah air. Langkah ini bertujuan untuk mencegah adanya korban yang tersesat atau menghadapi masalah tambahan di luar negeri. Menteri P2MI memastikan seluruh prosedur dijalankan secara tertib dan profesional.
Para WNI yang menjadi korban scam berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagian besar kehilangan uang tabungan, dokumen penting, dan akses ke tempat tinggal sementara. Kehidupan mereka terganggu karena janji pekerjaan yang tidak pernah terealisasi. Pemerintah berupaya mengevakuasi korban sebelum kondisi mereka semakin memburuk. Koordinasi dengan pihak lokal di Kamboja membantu memastikan bahwa korban dapat dikumpulkan dan disiapkan untuk pemulangan. Banyak korban mengalami tekanan mental dan membutuhkan dukungan psikologis setelah pengalaman penipuan tersebut. Pemerintah menilai tindakan cepat sangat penting agar mereka bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan aman dan dapat memulai hidup baru dengan perlindungan negara.
Setelah pemulangan, pemerintah menyiapkan program pendampingan untuk membantu korban menata kembali hidup mereka. Mereka akan menerima bantuan administrasi, psikologis, dan informasi mengenai peluang kerja yang sah di Indonesia. Menteri P2MI menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada korban agar tidak terjebak kasus serupa di masa depan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus penipuan yang marak di luar negeri. Pemerintah ingin korban memiliki kesempatan untuk pulih secara finansial dan psikologis. Semua langkah tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pemulangan tidak hanya sekadar fisik tetapi juga mendukung pemulihan kualitas hidup para korban.
Kasus 110 WNI korban scam di Kamboja menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak korban terdorong oleh janji kerja yang mudah dan imbalan tinggi tanpa memeriksa legalitas agen tenaga kerja atau dokumen izin kerja. Pemerintah terus menyosialisasikan informasi mengenai prosedur resmi dan aman bagi WNI yang ingin bekerja di luar negeri. Selain itu, Menteri P2MI mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap praktik yang mencurigakan agar dapat dicegah sejak awal. Kesadaran yang tinggi akan melindungi WNI dari risiko penipuan dan membantu mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Edukasi dan informasi menjadi senjata utama untuk meminimalkan kasus serupa.
Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan pemulangan korban berjalan lancar. Kementerian P2MI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan pihak kedutaan agar semua proses administratif dan keamanan terpenuhi. Langkah koordinasi ini penting untuk menghindari masalah hukum maupun sosial selama pemulangan. Menteri P2MI menekankan agar setiap korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang layak. Dengan sinergi antar lembaga, pemerintah memastikan bahwa pemulangan 110 WNI korban scam tidak menimbulkan masalah tambahan dan berlangsung sesuai prosedur. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.
