GRB Project – Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pemerintah beberapa tahun lalu masih menuai pro dan kontra pada pekerja muda . Banyak pekerja muda terdampak aturan baru terkait upah, kontrak, dan jam kerja. Sebagian pihak menilai UU ini membuka lapangan kerja lebih luas. Namun sebagian lainnya merasa posisi tawar pekerja muda justru menurun. Perubahan ini memicu banyak diskusi publik dan aksi demonstrasi.
Aturan kontrak kerja yang lebih fleksibel namun butuh pengawasan ketat
Peraturan baru memperbolehkan kontrak jangka pendek lebih mudah. Pekerja muda lebih cepat diterima kerja karena perusahaan tak terbebani. Namun tanpa pengawasan, mereka rentan diberhentikan sewaktu-waktu. Banyak perusahaan lebih memilih kontrak ketimbang status tetap. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan perlindungan tetap berjalan.
Upah minimum yang disesuaikan memberi tantangan bagi pendatang baru
Penyesuaian upah minimum menjadi isu penting untuk perkerja muda. Beberapa daerah mengalami penurunan nominal dari formula lama. Pekerja muda yang baru lulus harus beradaptasi dengan gaji awal yang lebih rendah. Banyak dari mereka akhirnya memilih kerja sampingan untuk menutupi kebutuhan. Hal ini membuat beban mental bertambah bagi sebagian orang.
“Simak juga: Kain Songket yang Kembali Populer di Kalangan Anak Muda”
Jam kerja yang lebih panjang membuka peluang lembur tetapi melelahkan
Jam kerja lebih fleksibel memungkinkan perusahaan meminta lembur lebih banyak. Pekerja muda bisa menambah penghasilan dari jam lembur. Namun, hal ini juga membuat mereka cepat lelah. Banyak laporan menunjukkan kualitas hidup mereka turun. Karena itu, penting bagi mereka menjaga kesehatan di tengah jadwal padat.
Peluang pelatihan kerja meningkat namun perlu dimanfaatkan maksimal
UU ini mewajibkan perusahaan menyediakan pelatihan. Pekerja muda dapat meningkatkan skill sesuai perkembangan industri. Namun banyak program pelatihan berjalan seadanya. Mereka harus aktif mencari pelatihan tambahan di luar kantor. Pemerintah pun diharapkan memperbanyak program pelatihan publik yang gratis.
Perlindungan sosial yang lebih luas harus benar-benar dijalankan pemerintah
Undang-Undang ini menjanjikan perlindungan sosial bagi semua pekerja. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Namun realitanya banyak pekerja muda belum menikmati fasilitas tersebut. Banyak perusahaan tidak mendaftarkan mereka. Oleh karena itu pengawasan pemerintah harus lebih ketat lagi.
Industri kreatif diuntungkan namun pekerja tetap harus waspada kontrak
Industri kreatif banyak terbantu dengan UU ini. Banyak startup tumbuh dengan cepat sehingga menciptakan pekerjaan baru. Pekerja muda mendapat banyak peluang di bidang ini. Namun sebagian besar hanya berstatus freelance atau kontrak jangka pendek. Mereka tetap harus cermat membaca perjanjian kerja.
Mobilitas kerja antar daerah lebih mudah meskipun biaya hidup berbeda
UU ini memudahkan pekerja pindah antar daerah. Banyak anak muda mencoba peruntungan di kota besar. Namun biaya hidup yang lebih tinggi kadang membuat gaji terasa kecil. Mereka harus pandai mengatur keuangan sejak awal. Banyak juga yang mencari kos bersama untuk menekan pengeluaran.
Perusahaan lebih selektif memilih pekerja sehingga kompetisi makin ketat
Perekrutan pekerja baru lebih selektif. Banyak perusahaan hanya mengambil yang benar-benar siap kerja. Pekerja muda yang kurang skill sering kalah bersaing. Hal ini menuntut mereka belajar lebih banyak sebelum melamar. Sertifikat keahlian tambahan sangat membantu meningkatkan peluang diterima.
Banyak peluang wirausaha muncul sebagai efek iklim kerja fleksibel
Banyak pekerja muda akhirnya memilih jadi wirausahawan. UU ini mempermudah izin usaha mikro. Banyak anak muda membuka toko online, kafe kecil, atau jasa desain. Mereka lebih suka bekerja untuk diri sendiri. Hal ini menjadi tren baru di kalangan generasi muda kota.
Akses informasi ketenagakerjaan harus lebih mudah bagi generasi muda
Banyak pekerja muda belum paham detail hak mereka. Informasi yang kurang jelas membuat mereka mudah dimanfaatkan. Oleh sebab itu pemerintah dan komunitas harus gencar memberikan edukasi. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk kampanye hak pekerja. Dengan informasi yang cukup mereka lebih siap menghadapi dunia kerja.
