GRB Project – Purbaya menegaskan pentingnya kedisiplinan kepala daerah dalam mengelola Dana Transfer ke Daerah atau TKD. Ia meminta setiap pengajuan tambahan dana harus berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar permintaan administratif. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat dan memberi manfaat langsung pada masyarakat. Purbaya juga menyoroti pentingnya pelaporan yang terbuka agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi dana lebih merata dan program pembangunan berjalan efisien di seluruh daerah.
“Baca Juga : Kolaborasi Polisi dan Silat: Kota Blitar Jadi Lebih Bersih”
Dalam arahannya, Purbaya menilai akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan TKD. Ia mengingatkan bahwa daerah dengan pelaporan tidak jelas tidak akan mendapat tambahan dana. Pemerintah hanya akan mendukung wilayah yang menunjukkan hasil nyata serta transparansi tinggi. Purbaya juga menekankan perlunya evaluasi rutin agar penggunaan dana sesuai dengan rencana pembangunan. Dengan sistem pemantauan yang ketat, pemerintah pusat dapat menilai sejauh mana TKD membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga mendorong kepala daerah agar bekerja lebih fokus pada hasil, bukan hanya pada penyerapan anggaran.
Pemerintah kini mendorong reformasi pengelolaan dana daerah melalui arahan langsung dari Purbaya. Tujuannya menciptakan sistem yang efisien dan transparan. Banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat tanpa mengoptimalkan potensi lokal. Purbaya meminta pemerintah daerah menggali sumber pendapatan sendiri agar tidak selalu menunggu bantuan pusat. Reformasi ini juga mencakup peningkatan kemampuan perencanaan dan pelaporan keuangan. Dengan langkah tersebut, setiap rupiah dari Dana TKD dapat digunakan untuk kebutuhan publik yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Simak juga: Pertamina Lakukan Audit Nasional untuk Pastikan Kualitas SPBU Terjaga”
Purbaya meminta kepala daerah untuk menunjukkan hasil nyata sebelum meminta tambahan Dana TKD. Pemerintah ingin melihat bukti bahwa dana sebelumnya digunakan dengan baik. Fokus utama bukan hanya serapan anggaran, tetapi juga kualitas hasil program di lapangan. Transparansi menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, pelaporan program dan hasil kerja harus terbuka bagi masyarakat. Dengan begitu, warga dapat ikut mengawasi dan memastikan dana benar-benar memberi manfaat bagi mereka, bukan hanya berhenti di laporan administrasi.
Purbaya menegaskan bahwa evaluasi berkala akan menjadi syarat utama dalam pemberian tambahan Dana TKD. Pemerintah pusat akan menilai capaian, dampak sosial, serta efektivitas penggunaan dana. Daerah yang menunjukkan kinerja baik akan diprioritaskan dalam penyaluran tahap berikutnya. Langkah ini memberi insentif bagi kepala daerah agar terus meningkatkan kinerja dan inovasi. Selain itu, sistem pengawasan juga akan diperkuat dengan teknologi digital agar pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan evaluasi yang konsisten, setiap penggunaan Dana TKD akan lebih terarah dan terukur.
Purbaya percaya pengelolaan TKD yang efisien akan memperkuat pembangunan nasional. Ia menilai integritas kepala daerah menjadi faktor utama keberhasilan program keuangan publik. Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem digital untuk memantau penyaluran dana secara real time. Teknologi ini membantu mencegah penyimpangan dan meningkatkan transparansi. Purbaya optimis jika semua pihak bekerja dengan komitmen yang sama, pemerataan ekonomi akan lebih cepat tercapai. TKD bukan hanya alat bantu fiskal, tetapi juga simbol kerja sama antara pusat dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
