Pemangkasan Anggaran HAM & Komitmen Menteri HAM Natalius Pigai
GRB Project – Pemangkasan Anggaran HAM & Komitmen Menteri HAM Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemangkasan anggaran HAM tidak akan memengaruhi operasional kementeriannya. Menurutnya, efisiensi ini tidak menghambat layanan atau fasilitas di kementerian.
Sebelumnya, anggaran Kementerian HAM untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 174 miliar. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran ini dikurangi Rp 60 miliar, sehingga tersisa Rp 113 miliar.
“Kami tidak memangkas gaji pegawai, karena itu merupakan hal penting,” ujar Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Dia juga menegaskan bahwa beberapa unit baru seperti Pusat Data dan Informasi HAM serta Pusat Pengembangan SDM HAM tetap mendapatkan alokasi anggaran meskipun jumlahnya terbatas.
“Baca Juga: 12 Contoh Umum Isu Sosial, Masalah Sosial yang Sering Terjadi di Kehidupan“
Sejak Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran, Kementerian HAM langsung menyatakan kesiapan tanpa merasa terbebani. Pigai menekankan bahwa kementeriannya tetap dapat beroperasi secara normal tanpa adanya pengurangan fasilitas dan layanan.
“Kantor tetap berjalan normal, satu lampu pun tidak padam. Tidak ada kebijakan kerja dari rumah (Work From Home) akibat pemangkasan anggaran,” tegasnya. Pigai juga menyampaikan bahwa kementeriannya tetap mampu menjalankan tugas tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Pigai, keputusan pemangkasan anggaran ini merupakan langkah strategis Presiden demi kepentingan rakyat. “Saya meyakini Presiden adalah kapten kapal yang tengah mengarungi samudra bergelombang. Kita percaya bahwa kapten ini akan membawa rakyatnya berlabuh dengan selamat,” tuturnya.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, memberikan apresiasi terhadap cara Pigai mengelola anggaran yang terbatas tanpa mengorbankan kinerja kementerian. Menurutnya, ini menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan layanan HAM meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Willy juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil keputusan yang tepat dalam menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. “Pak Prabowo tidak salah menempatkan Pak Natalius Pigai dan Mugianto sebagai pembela HAM. Anggaran kecil, tetapi tetap bisa berjuang,” ujar Willy sambil tersenyum.
“Simak Juga: Aktivis Relawan Colorado Gelar Kegiatan Bantu Korban Banjir“
Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian HAM berusaha memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak pada layanan utama. Kementerian tetap berkomitmen melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
GRB Project atau grbproject.org juga menyoroti bagaimana strategi efisiensi anggaran ini dapat dijadikan contoh bagi kementerian lain. Dengan perencanaan yang matang, efisiensi anggaran tidak harus berdampak pada kualitas pelayanan.
Natalius Pigai menegaskan bahwa kementeriannya tetap akan memperjuangkan HAM di Indonesia. “Kami tetap menjalankan tugas kami dengan optimal. Efisiensi bukan berarti mengorbankan rakyat,” jelasnya.
Pemangkasan anggaran HAM yang dilakukan oleh Kementerian HAM tidak serta-merta mengurangi efektivitas kerja. Dengan manajemen yang baik, efisiensi tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat. Dukungan DPR RI terhadap langkah ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Kementerian HAM telah sesuai dengan visi pemerintah.
GRB Project atau grbproject.org mencatat bahwa langkah efisiensi ini bisa menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengelola anggaran dengan bijak. Dengan demikian, HAM tetap menjadi prioritas meskipun anggaran mengalami penyesuaian.
