E-Court System Kebijakan Akses Keadilan Berbasis Elektronik
GRB Project – E-Court System Kebijakan Akses Keadilan Berbasis Elektronik
Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Salah satu inovasi penting di Indonesia adalah penerapan E-Court System. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses peradilan. E-Court memungkinkan pengelolaan perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran hingga persidangan. Dengan adanya GRB Project, upaya pengembangan sistem ini semakin relevan dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif dan efektif.
Apa Itu E-Court System?
E-Court System adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk pengelolaan perkara secara online. Sistem ini memungkinkan pengguna, baik pihak penggugat maupun tergugat, untuk mengakses layanan pengadilan tanpa harus datang ke kantor pengadilan. E-Court terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP), sehingga proses administrasi dan persidangan dapat dilakukan secara efisien.
E-Filing (Pendaftaran Online) Layanan ini memungkinkan pengajuan perkara secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Pengguna dapat mengunggah berkas secara elektronik, sehingga proses pendaftaran lebih cepat dan mudah.
E-Payment (Pembayaran Online) Pembayaran biaya perkara dapat dilakukan secara online melalui Nomor Pembayaran Virtual Account (VA). Sistem ini terintegrasi dengan berbagai saluran pembayaran elektronik, memudahkan pengguna dalam proses pembayaran.
E-Summons (Panggilan Elektronik) Panggilan kepada para pihak dilakukan secara otomatis melalui email atau layanan pesan singkat. Hal ini mempercepat proses pemberitahuan dan mengurangi ketergantungan pada metode panggilan konvensional.
E-Litigation (Persidangan Elektronik) Persidangan dapat dilakukan secara online, termasuk penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan pengucapan putusan. Seluruh proses tersebut dilakukan secara digital, sehingga mempercepat proses persidangan.
Upaya Hukum Elektronik Upaya hukum seperti banding atau kasasi dapat diajukan melalui aplikasi E-Court, membuat proses lebih praktis dan mudah.
Dasar Hukum E-Court System
Penerapan E-Court System didasarkan pada sejumlah regulasi, di antaranya:
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik.
PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Secara Elektronik.
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
Penerapan E-Court System di Indonesia memberikan banyak manfaat, antara lain:
Efisiensi Proses Peradilan Proses administrasi perkara yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dilakukan secara cepat dan otomatis. Sistem ini menghemat waktu, biaya, dan tenaga bagi semua pihak yang terlibat.
Transparansi dan Akuntabilitas Dengan sistem berbasis elektronik, pengelolaan data dan dokumen menjadi lebih transparan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat melacak status kasus secara real-time.
Aksesibilitas dan Inklusivitas Masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengadilan tanpa harus hadir secara fisik. Dukungan dari GRB Project juga membantu memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan.
Pengurangan Beban Administrasi Pengadilan dapat mengurangi tumpukan dokumen fisik karena semua proses dilakukan secara digital. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif.
Penggunaan Sumber Daya yang Lebih Efektif Pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan ke aspek yang lebih membutuhkan perhatian, seperti pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan.
Tantangan dalam Penerapan E-Court System
Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan E-Court System juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:
Infrastruktur Teknologi Ketersediaan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi kendala. Beberapa pengadilan di daerah terpencil menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem.
Literasi Digital Banyak pihak, baik masyarakat umum maupun aparat hukum, masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Edukasi dan pelatihan diperlukan agar semua pihak dapat menggunakan sistem dengan optimal.
Regulasi yang Belum Sepenuhnya Memadai Beberapa regulasi perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi sistem peradilan berbasis elektronik. Perlu ada sinkronisasi antara regulasi baru dan regulasi lama.
Keamanan dan Privasi Data Keamanan data dan privasi pengguna menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sistem berbasis elektronik. Pengadilan harus memastikan sistem aman dari ancaman peretasan dan kebocoran data.
Upaya Mengatasi Tantangan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:
Penguatan Infrastruktur Digital Pemerintah perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil.
Peningkatan Literasi Digital Edukasi kepada masyarakat dan aparat hukum terkait penggunaan E-Court System perlu ditingkatkan. Pelatihan dan sosialisasi secara rutin harus dilakukan.
Penguatan Regulasi dan Kebijakan Regulasi baru yang mendukung penerapan E-Court harus disusun dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aksesibilitas bagi semua pihak.
Keamanan Data dan Privasi Implementasi teknologi keamanan siber yang andal serta pengelolaan data yang aman menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan publik.
Kesimpulan
Penerapan E-Court System adalah langkah strategis menuju sistem peradilan yang lebih modern, transparan, dan inklusif. Dengan dukungan GRB Project, sistem ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan perkara di pengadilan. Meski menghadapi sejumlah tantangan, seperti infrastruktur, literasi digital, dan regulasi, upaya bersama dari pemerintah, pengadilan, dan masyarakat akan membantu mewujudkan akses keadilan yang lebih baik. Melalui E-Court System, proses peradilan di Indonesia dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan berkeadilan.
