Aturan Kewajiban Hukum Perusahaan Skala Besar Terbaru 2025
GRB Project – Aturan Kewajiban Hukum Perusahaan Skala Besar Terbaru 2025, Penetapan Sanksi dan Wajib Diaudit HAM
Pemerintah Indonesia mulai menargetkan penerapan aturan kewajiban audit Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perusahaan besar. Mulai tahun 2025, setiap perusahaan berskala besar yang beroperasi di Indonesia wajib menjalani audit HAM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Audit ini akan dilakukan secara berkala dan mencakup perusahaan nasional, internasional, hingga multinasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi dalam melindungi dan memajukan HAM. Melalui audit ini, perusahaan diharapkan lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan hak-hak pekerja yang timbul dari operasional mereka.
“Baca Juga: Implementasi Kebijakan Publik, Simak Pengertian dan Manfaatnya“
Pemerintah Wajibkan Perusahaan Mengikuti Audit HAM
Mulai 2025, kewajiban audit HAM bagi perusahaan tidak lagi bersifat sukarela. Sebelumnya, perusahaan bisa memilih untuk mengikuti audit ini atau tidak. Namun, dengan peraturan baru, setiap perusahaan besar harus menjalani audit HAM yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Audit ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM dapat dikenakan sanksi tegas. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan terlibat dalam konflik dengan masyarakat sekitar, Kementerian Hukum dan HAM akan menangani kasus tersebut secara terpisah.
Aturan Kewajiban Hukum Perusahaan Besar
Kewajiban Audit dan Sanksi Terhadap Pelanggaran HAM
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya melakukan audit, tetapi juga memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar HAM. Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab jika terbukti melanggar prinsip-prinsip HAM. Penegakan aturan ini akan sangat ketat dan didasarkan pada evaluasi yang hati-hati.
Perusahaan yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka sudah melakukan perbaikan dalam penerapan HAM bisa menghadapi dampak besar. Dampaknya bisa berupa sanksi administratif atau bahkan penurunan reputasi perusahaan di pasar internasional. Hal ini sangat berisiko bagi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang.
Peluang Bagi Perusahaan dengan Memperhatikan HAM
Sebaliknya, perusahaan yang berhasil menunjukkan komitmen kuat terhadap HAM dapat meraih keuntungan. Mereka bisa memperoleh posisi yang lebih baik di pasar internasional. Selain itu, reputasi perusahaan juga bisa meningkat, menarik lebih banyak investor, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Audit dan evaluasi HAM dapat menjadi alat untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih berkelanjutan. Perusahaan yang mengabaikan prinsip HAM berisiko merugikan diri mereka sendiri dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempersiapkan diri sebelum audit dimulai pada tahun 2025.
“Simak Juga: Berbagai Kegiatan Komunitas Relawan yang Berdampak Positif di Masyarakat“
Penggunaan Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (Prisma)
Kementerian Hukum dan HAM menyediakan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (Prisma) untuk membantu perusahaan. Aplikasi ini sebelumnya bersifat sukarela, tetapi mulai 2025, perusahaan harus menggunakannya. Aplikasi ini akan membantu perusahaan menilai potensi risiko pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam operasional mereka.
Melalui aplikasi ini, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara internal dan memastikan bahwa bisnis mereka tetap berkomitmen pada HAM. Selain itu, perusahaan disarankan untuk berkonsultasi dengan akademisi, ahli HAM, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka dapat memberikan masukan yang berguna agar perusahaan dapat mengelola bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Meningkatkan Kesadaran HAM di Semua Sektor
Selain fokus pada kewajiban audit, pemerintah juga berupaya mengedukasi berbagai pihak tentang pentingnya HAM. Kementerian Hukum dan HAM mendorong agar HAM menjadi bagian dari budaya kerja di Indonesia. Dengan mengubah pola pikir instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan kesadaran terhadap HAM akan meningkat.
Pendidikan ini mencakup aparat hukum, pejabat publik, dan masyarakat. Mereka harus memahami bahwa HAM bukan hanya isu hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pengarusutamaan HAM, diharapkan seluruh regulasi yang terbit dapat lebih sensitif terhadap isu-isu HAM.
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pemerintah Indonesia juga terus berusaha menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM berat telah diakui pemerintah. Namun, penyelesaian masalah ini masih dilakukan dengan mekanisme non-yudisial, yang artinya tidak melibatkan proses pengadilan.
Meskipun sudah ada keputusan untuk menyelesaikan masalah ini, hingga kini belum ada realisasi yang signifikan. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini dengan cara yang adil dan bermartabat. Penyelesaian yang adil sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat.
Kesimpulan
Penerapan kewajiban audit HAM terhadap perusahaan besar pada tahun 2025 ini merupakan langkah penting dalam memastikan bisnis di Indonesia berjalan dengan prinsip HAM. Perusahaan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi ini agar dapat memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan.
Selain itu, perusahaan juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi audit dan sanksi terkait pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap kompetitif di pasar global harus memperhatikan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam operasional mereka.
Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan terbaru ini, Anda dapat mengunjungi sumber berita terpercaya seperti GRB Project (grbproject.org).
