GRB Project – Catatan Kasus HAM Sepanjang 2024, Simak Respon dan Penyelesaiannya dari Komnas HAM.
Sepanjang tahun 2024, isu hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Berbagai kasus menjadi sorotan, menunjukkan tantangan besar dalam pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sejumlah perkembangan signifikan yang menjadi perhatian masyarakat.
Catatan Kasus HAM yang Jadi Sorotan Sepanjang 2024
Komnas HAM mencatat 2.305 aduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang tahun ini. Dari jumlah tersebut, 2.050 laporan diterima melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta, sementara 255 lainnya disampaikan melalui enam kantor perwakilan di berbagai daerah.
Aduan disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pos/surat, kunjungan langsung, daring, surel, hingga audiensi. Sebagian besar kasus yang dilaporkan terkait dengan hak atas kesejahteraan (813 aduan), hak memperoleh keadilan (758 aduan), dan hak atas rasa aman (212 aduan).
Dalam laporan tersebut, Polri menjadi pihak yang paling banyak diadukan dengan 663 laporan, diikuti oleh pemerintah daerah dan pusat (433 laporan), serta korporasi (321 laporan). Berdasarkan lokasi, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi (337), disusul Jawa Barat (232), dan Sumatera Utara (227).
GRB Project (grbproject.org) mengulas lebih dalam bahwa pelanggaran ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi. Komnas HAM terus bekerja keras menyelesaikan berbagai aduan, termasuk melalui pemantauan, mediasi, dan pemberian rekomendasi.
“Baca Juga: Makna Tato Dayak Iban, Tradisi Budaya Warisan Suku Dayak Kalimantan“
Respons Cepat dan Penyelesaian Kasus
Komnas HAM menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani dugaan pelanggaran HAM. Selama 2024, lembaga ini mengeluarkan enam surat respons cepat berdasarkan informasi awal dari media massa dan sumber terpercaya lainnya.
Menurut Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, langkah ini bertujuan menangani peristiwa berdampak besar atau berpotensi meluas. “Langkah ini dilakukan untuk menangani peristiwa yang menimbulkan korban luka berat, korban jiwa, atau kerugian materi,” jelasnya.
Dari total kasus yang ditangani, sebanyak 354 kasus diselesaikan melalui pemantauan dan penyelidikan. Sementara itu, 63 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, ditandai dengan diterbitkannya dokumen Memorandum Penutupan.
Kasus Menonjol yang Ditangani Komnas HAM
Berikut beberapa kasus yang menjadi perhatian utama Komnas HAM sepanjang tahun:
- Penembakan Pelajar di Semarang Kasus ini melibatkan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang yang menyebabkan satu orang meninggal dan dua lainnya luka-luka. Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah untuk tindakan lebih lanjut.
- Penolakan Serikat Pengemudi Ojol di Tangerang Komnas HAM merekomendasikan pencatatan serikat pekerja SEPETA INDONESIA kepada Menteri Ketenagakerjaan. Kini, serikat tersebut telah resmi terdaftar.
- Kenaikan UKT di PTN Kasus ini mencakup aduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Komnas HAM merekomendasikan evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan.
- Mafia Tanah di Dago Elos, Bandung Komnas HAM meminta keterangan dari Polda Jawa Barat terkait dugaan mafia tanah. Rekomendasi diberikan untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi.
“Simak Juga: Komunitas Relawan Indonesia: Kisah Inspiratif dan Aksi Sosial Hari ini“
Pelanggaran HAM Berat
Dalam konteks pelanggaran HAM berat, Komnas HAM terus mendorong penyelesaian yudisial terhadap 17 kasus yang telah diselidiki. Hingga kini, empat kasus telah diputuskan Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara 13 kasus lainnya masih berada di Kejaksaan Agung.
Sepanjang 2024, Komnas HAM juga menerbitkan 725 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) untuk berbagai peristiwa, termasuk Penembakan Misterius 1982-1985 dan Peristiwa 1965/1966.
Kesimpulan
Perkembangan HAM pada tahun 2024 menunjukkan tantangan besar yang perlu diatasi bersama. Komnas HAM terus mengukuhkan perannya sebagai lembaga mandiri yang berkomitmen pada pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
GRB Project (grbproject.org) menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk memperkuat peran Komnas HAM. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan lembaga terkait, diharapkan situasi HAM di Indonesia semakin membaik.
